Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai
Undang-undang Nomor 36 mengenai telekomunikasi. Undang-undang ini berisikan
asas dan tujuan telekomunikasi, penyidikan, penyelenggaraan telekomunikasi,
sangsi administrasi dan ketentuan pidana.
Menurut undang-undang No. 36 Tahun 1999 mengenai
Telekomunikasi pada pasal 38 yang berisikan “Setiap orang dilarang
melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik
terhadap penyelenggaraan telekomunikasi”. Pada undang-undang ini lebih terfokus
kepada gangguan yang bersifat infrastruktur dan proses transmisi data, bukan
mengenai isi content informasi. Dengan munculnya undang-undang ini membuat
terjadinya perubahan dalam dunia telekomunikasi, antara lain :
# Tekanan atau dorongan demi mewujudkan perubahan
paradigma telekomunikasi .
# Telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur penting
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
# Perkembangan teknologi yang demkian pesat juga telah
melahirkan konvergensi jasa-jasa baru yang tidak hanya terbatas pada lingkup
telekomunikasi.
# Perkembangan teknologi telekomunikasi menuntut adanya
penyatuan peraturan dan kebijakan.
Dengan pertanyaan adakah keterbatasan UU Telekomunikasi
dalam mengatur penggunaan teknologi informasi??Dalam pandangan saya tidak ada
keterbatasan Undang-undang telekomunikasi pada penggunaan teknologi informasi
ini, karena semua pihak dapat memanfaatkan sarana dan prasarana telekomunikasi
dengan cara melakukan akses telekomunikasimelalui jaringan telekomunikasi
ataupun jasa telekomunikasi, tanpa terkecuali.
Berdasarkan isi materi pembahasan kali ini, dapat
disimpulkan bahwa dengan adanya UU Nomor 36 ini sangat berpengaruh dengan
perkembangan bidang telekomunikasi menjadi kea rah yang lebih baik, karena
mendukung persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan hubungan antar
bangsa.^.^
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar